Mens Rea merupakan pertunjukan stand up comedy yang tidak hanya menawarkan tawa, tetapi juga menghadirkan kritik sosial-politik yang tajam. Spesial show ke-10 Pandji Pragiwaksono ini menjadi tonggak penting karena merupakan pertunjukan komedi tunggal Indonesia pertama yang tayang di Netflix dan dapat diakses secara global. Melalui panggung komedi, Pandji menyampaikan keresahannya terhadap dinamika politik Indonesia dengan gaya satire dan sudut pandang personal.
Sejak dirilis pada 27 Desember 2025, Mens Rea sempat menempati peringkat satu serial terfavorit di Netflix Indonesia selama kurang lebih 21 hari. Capaian ini menunjukkan bahwa materi yang dibawakan Pandji mendapat perhatian luas, tidak hanya di kalangan penonton stand up comedy, tetapi juga di ruang publik yang lebih besar. Perbincangan tentang Mens Rea meluas di media sosial dan televisi nasional.
Lantas, materi apa saja yang disampaikan Pandji dalam Mens Rea hingga mampu memancing diskusi publik yang begitu luas? Untuk menjawabnya, mari kita telaah beberapa pokok bahasan utama dalam pertunjukan tersebut.
“Menurut Keyakinan Saya”
Sebelum membuka special show stand up comedy Mens Rea dengan isu-isu politik yang berat, Pandji Pragiwaksono terlebih dahulu membagikan sebuah tips penting kepada penonton. Tips ini ia peroleh dari Haris Azhar, seorang aktivis HAM, ia berpesan kepada Pandji, jika ingin menyampaikan sesuatu yang berpotensi kontroversial, maka bukalah dengan pernyataan “Menurut keyakinan saya.” Dengan membuka pernyataan seperti itu, secara hukum akan jauh lebih aman. Pandji lalu menegaskan, jika seseorang memulai pendapatnya dengan kalimat tersebut, maka orang lain tidak bisa dengan mudah membantah atau marah, karena yang disampaikan adalah keyakinan pribadi. “Namanya juga menurut keyakinan saya, orang mau bilang apa?” kurang lebih begitu penekanannya.
Pernyataan ini kemudian menjadi sangat viral. Banyak netizen, publik figur, hingga politisi mulai menggunakan kalimat “Menurut keyakinan saya” sebelum menyampaikan opini atau pandangan mereka. Beberapa tokoh yang diketahui menggunakan frasa ini antara lain Ahok, dalam podcast bersama Denny Sumargo. Pernyataan ini juga disinggung oleh Andromeda, pembawa acara Catatan Demokrasi TV One, saat membahas tema “Komika Pandji, Komedi atau Provokasi?”.
Majalah Tempo pun ikut menyinggungnya. Melalui akun X @tempodotco, Tempo mengunggah gambar dengan tulisan, “Menurut keyakinan Tempo, kita harus bersama mereka yang diintimidasi.” Dan masih banyak lagi tokoh serta media yang menggunakan frasa tersebut setelah Mens Rea tayang di Netflix. Pertanyaannya kemudian muncul: apakah pernyataan “Menurut keyakinan saya” bisa menjadi tameng hukum dan membebaskan seseorang dari delik pidana? Hingga kini, hal itu masih menjadi perdebatan. Para ahli hukum memiliki pandangan yang berbeda-beda.
Feri Amsari, dalam beberapa podcast bersama Cing Abdel (Abdel Achrian) dan Deddy Corbuzier, berpendapat bahwa tidak ada pasal yang bisa menjerat Pandji. Dukungan serupa juga disampaikan oleh Mahfud MD, yang menilai Pandji tidak dapat dipidana dan bahkan menyatakan siap membela Pandji jika perkara ini dilanjutkan ke ranah hukum. Namun, di sisi lain, pihak kepolisian melalui konferensi pers di Polda Metro Jaya menyatakan akan menggunakan pasal dalam KUHP baru untuk mengusut kasus Mens Rea. Polisi juga telah menjadwalkan pemanggilan terhadap Pandji.
Hingga saat ini, kasus tersebut masih berjalan. Apakah pernyataan “Menurut keyakinan saya” benar-benar dapat membebaskan seseorang dari jerat hukum, atau justru tetap bisa dipersoalkan secara pidana, waktu yang akan menjawab. Dalam konteks tersebut, Mens Rea lebih tepat dibaca sebagai praktik kebebasan berpendapat yang seharusnya dilindungi negara.
DPR, DPD dan Pemerintah: Analogi Catur Pinggir Jalan
Dalam materi ini Pandji menjelaskan peran DPR, DPD, dan Pemerintah dalam pembentukan undang-undang dengan analogi yang sederhana: permainan catur di pinggir jalan. DPR dan Pemerintah diibaratkan sebagai dua orang yang sedang bermain catur, karena merekalah yang aktif membuat undang-undang. Usulan peraturan bisa datang dari DPR, dan bisa juga datang dari Pemerintah seperti dua pemain yang saling bergantian menggerakkan bidak.
Sementara itu, DPD diibaratkan sebagai orang yang menonton permainan catur tersebut. Ia tidak ikut bermain dan tidak menggerakkan bidak, tetapi mengawasi jalannya permainan dan sesekali memberi masukan. Dengan kata lain, peran DPD lebih bersifat pengawasan dan pertimbangan, bukan sebagai pembuat keputusan langsung dalam proses legislasi. Melalui analogi ini, Pandji ingin menunjukkan bahwa meskipun ketiga lembaga sama-sama bagian dari sistem kenegaraan, posisi kekuasaan mereka dalam pembuatan undang-undang tidak setara.
Demokrasi dan Representasi: One Person One Vote
Konsep one person one vote, yakni bahwa setiap orang memiliki satu suara dengan nilai yang sama, tanpa melihat apakah ia miskin atau kaya, bodoh atau pintar. Dalam sistem ini, suara setiap warga negara dihitung setara. Namun, konsep ini kerap diperdebatkan. Ada sebagian orang yang merasa tidak adil karena menganggap suara orang yang tidak berpendidikan atau kurang memahami politik memiliki nilai yang sama dengan suara orang yang dianggap lebih pintar. Kekhawatirannya, keputusan politik justru akan didominasi oleh “orang bodoh”. Perdebatan ini hingga kini masih terus berlangsung.
Meski demikian, menurut Pandji, one person one vote adalah sistem yang paling ideal. Alasannya sederhana: sistem ini memungkinkan kepentingan semua orang, baik miskin maupun kaya untuk sama-sama dibela. Pandji lalu mengajak penonton berandai-andai. Bagaimana jika suara orang kaya bernilai lima, sementara suara orang miskin hanya satu? Kepentingan siapa yang akan lebih diperhatikan dan diprioritaskan? Jawabannya sudah bisa ditebak: kepentingan orang kaya, karena bobot suaranya jauh lebih besar.
Sebagai contoh, Pandji mengangkat isu yang lebih relevan bagi orang kaya dibanding orang miskin, seperti kewajiban visa untuk bepergian ke luar negeri. Jika orang kaya menuntut agar bepergian ke luar negeri tidak perlu visa dan membawa tuntutan itu ke DPR, kemungkinan besar aspirasi tersebut akan dikabulkan jika suara merekalah yang lebih dominan. Lalu, apa keuntungan kebijakan itu bagi orang miskin, yang bahkan untuk ke luar negeri saja sudah sangat sulit? Padahal, dalam sistem yang ada sekarang di mana suara semua orang sudah setara, kepentingan orang miskin saja sering kali masih terabaikan.
Polisi dan Pencucian Uang
Salah satu materi paling berani dalam Mens Rea adalah pembahasan praktik pencucian uang yang secara implisit menyinggung kepolisian. Pandji menjelaskan praktik pencucian uang dengan analogi yang sederhana dan mudah dipahami. Ia mengibaratkannya seperti cara memakan biskuit Oreo: diputar, dijilat, lalu dicelupkan. Bedanya, dalam pencucian uang urutannya menjadi diputar, dicelupkan, lalu dijilat.
Pandji memberi contoh: seseorang memiliki uang haram sebesar 100 miliar rupiah. Uang ini tidak mungkin langsung dimasukkan ke rekening bank karena akan terdeteksi sebagai transaksi mencurigakan dan wajib dilaporkan bank ke PPATK. Jika bank tidak melapor, justru bank yang bisa terkena masalah hukum. Lalu bagaimana caranya uang itu “dibersihkan”?
Pertama, uang tersebut diputar, yakni disebar ke sejumlah bisnis misalnya dibagi ke sepuluh usaha berbeda. Kedua, uang itu dicelupkan ke dalam bisnis, artinya dipakai sebagai modal, dibelanjakan, dan dijalankan sebagai aktivitas usaha. Dari proses ini, bisnis menghasilkan revenue yang pada akhirnya menjadi keuntungan atau dividen. Pada tahap inilah uang hasil kejahatan tadi berubah status menjadi uang yang tampak sah secara hukum. Pandji menegaskan, dari uang kotor 100 miliar, bisa jadi setelah dicuci hanya tersisa 10 miliar, namun itulah yang kemudian disebut sebagai uang bersih.
Selain menjelaskan praktik pencucian uang, Pandji juga menyinggung kasus nyata yang melibatkan aparat penegak hukum. Salah satunya adalah kasus Irjen Teddy Minahasa yang terseret dalam bisnis narkoba. Berdasarkan keterangan saksi perempuan, Irjen Teddy disebut pernah dipanggil oleh bandar narkoba untuk datang ke Taiwan. Bandar tersebut menawarkan agar seluruh narkotika dijual ke Indonesia. Irjen Teddy disebut menyetujui dengan syarat: setengah narkotika boleh dijual dengan pembagian keuntungan untuk dirinya, sementara setengah lainnya akan disita agar ia mendapat prestasi dan jabatan. Pandji menyindir situasi ini dengan satire tajam: dari satu kasus, setengahnya menghasilkan uang, setengahnya menghasilkan jabatan. “Jahat tidak?” ujar Pandji, hingga punchlinenya menyebut, “Saking jahatnya, iblis sampai bilang: Astagfirullah.”
Menutup rangkaian materi tersebut, Pandji terlebih dahulu menyinggung kasus yang dialami temannya, Richard Insane Latunusa, yang menjadi korban salah tangkap polisi. Melalui kisah ini, Pandji menunjukkan bagaimana kekuasaan aparat dapat salah sasaran dan berdampak langsung pada orang yang sama sekali tidak bersalah.
Setelah itu, Pandji membahas kasus lain yang melibatkan aparat kepolisian, yakni kasus pembunuhan Gamma yang dilakukan oleh oknum polisi di Semarang. Gamma tidak hanya kehilangan nyawanya, tetapi juga dibunuh namanya. Ia ditembak hingga meninggal, lalu difitnah terlibat tawuran. Kapolrestabes Semarang bahkan menggelar konferensi pers untuk meyakinkan publik bahwa Gamma tawuran, lengkap dengan menunjukkan senjata tajam seperti samurai dan sabit besar.
Namun belakangan, rekaman CCTV justru memperlihatkan fakta berbeda. Gamma dan teman-temannya hanya melintas menggunakan motor, tanpa membawa senjata apa pun. Ia kemudian ditembak oleh seorang polisi hingga meninggal dunia. Fakta ini membuktikan bahwa polisi telah berbohong kepada publik.
Kelas Menengah dan Krisis Perumahan
Satu persoalan yang sangat eksklusif dialami oleh kelas menengah, yakni perumahan. Kelompok miskin relatif tidak menghadapi masalah ini karena adanya program Perumahan Rakyat, sementara kelompok kaya tentu mampu membeli rumah mewah tanpa kendala. Justru kelas menengah berada di posisi paling terjepit.
Menurut Pandji, penyebab utamanya adalah karena rumah telah dijadikan alat investasi, bukan lagi semata-mata sebagai tempat tinggal. Padahal, rumah merupakan kebutuhan primer bagi setiap orang. Akibatnya, harga perumahan di Indonesia terus mengalami kenaikan setiap tahun. Fenomena ini bahkan akrab dengan jargon pemasaran properti seperti, “Senin harga naik.”
Berangkat dari kondisi tersebut, Pandji berpendapat bahwa pemerintah seharusnya turun tangan untuk memberikan pengaruh terhadap harga perumahan komersial, agar tetap terjangkau bagi masyarakat kelas menengah. Pandji kemudian membandingkannya dengan tempat tinggal barunya di New York, kota yang kerap disebut sebagai salah satu kota paling kapitalis di dunia. Di sana, hampir semua hal dikomersialkan dan dijadikan bisnis. Bahkan, ada layanan terapis dan psikolog khusus untuk anjing. Namun, di tengah iklim kapitalisme yang ekstrem itu, pemerintah tetap hadir melalui program Rent Stabilizer.
Melalui kebijakan tersebut, pemerintah New York menetapkan bahwa harga sewa tempat tinggal tidak boleh naik lebih dari 3% per tahun. Sebab, jika pemerintah tidak ikut campur, masyarakat akan kesulitan bahkan mustahil memiliki tempat tinggal yang layak. Materi ini kemudian ditutup Pandji dengan punchline satir,
“Gituloh jadi pemerintah yang gigih bela rakyatnya. Segigih Deddy Corbuzier belain Makan Bergizi Gratis,” yang langsung disambut gelak tawa penonton.
Kontroversi, Reaksi Publik, dan Batas Kritik dalam Mens Rea
Sebagai sebuah pertunjukan stand up comedy yang sarat kritik politik dan sosial, Mens Rea nyaris mustahil lepas dari kontroversi. Sejak penayangannya, materi Pandji Pragiwaksono menuai beragam reaksi, mulai dari kritik ideologis, laporan hukum, hingga perdebatan soal etika komedi di ruang publik.
Salah satu kritik paling keras datang dari Habib Rizieq. Ia menyoroti materi Pandji tentang cara memilih pemimpin, khususnya soal ibadah sholat. Dalam pandangan Habib Rizieq, syarat utama memilih pemimpin adalah sholat yang tidak pernah bolong, terlepas dari seberapa hebat atau pintarnya seseorang. Pernyataan Pandji dalam Mens Rea yang menyebut bahwa sholat tidak bisa dijadikan satu-satunya indikator kelayakan pemimpin, dianggap sebagai penghinaan dan penistaan terhadap ibadah sholat.
Padahal, dalam materinya, Pandji tidak menafikan pentingnya ibadah. Ia justru menekankan bahwa jabatan publik seperti presiden, gubernur, wali kota, atau bupati adalah pekerjaan khusus yang membutuhkan kompetensi tertentu. Pandji menganalogikannya dengan profesi dokter, pilot, atau pemadam kebakaran, pekerjaan yang tidak cukup dijalani hanya dengan niat baik, tetapi juga menuntut keahlian dan kualifikasi yang jelas. Di titik ini, kritik Pandji lebih diarahkan pada cara berpikir simplistik dalam memilih pemimpin, bukan pada ibadah itu sendiri.
Kontroversi berlanjut ketika Pandji menyinggung soal pemberian izin tambang kepada NU dan Muhammadiyah yang ia sebut sebagai bentuk politik balas budi. Materi ini memicu laporan ke polisi oleh kelompok yang mengatasnamakan Angkatan Muda NU dan Aliansi Muda Muhammadiyah, serta aksi demonstrasi di kantor KPI dan Komdigi Jakarta. Mereka menilai Mens Rea sebagai ujaran kebencian dan fitnah terhadap dua organisasi Islam besar tersebut, terlebih karena Pandji melakukan impersonasi sambil mengucapkan, “Alhamdulillah rezeki anak soleh.”
Namun menariknya, baik Muhammadiyah maupun PBNU justru mengambil sikap berbeda. Muhammadiyah, melalui pernyataan resmi di akun Instagram @lensamu pada 9 Januari, menegaskan bahwa tindakan Aliansi Muda Muhammadiyah bukanlah sikap resmi organisasi. Hal serupa disampaikan PBNU yang menyatakan bahwa Angkatan Muda NU tidak mewakili organisasi secara institusional. Kedua ormas tersebut bahkan memandang materi Pandji sebagai kritik yang sah dan menegaskan bahwa komedi merupakan salah satu ruang yang valid untuk menyampaikan kritik sosial.
Kontroversi lain yang tak kalah ramai adalah roasting Pandji terhadap Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Pandji menirukan ekspresi wajah Gibran yang kerap terlihat mengantuk, yang kemudian dianggap sebagian netizen sebagai serangan personal dan penghinaan terhadap kondisi fisik. Dr. Tompi turut mengomentari isu ini dengan menyebut bahwa menertawakan fisik seseorang bukanlah bentuk kritik yang cerdas; kritik seharusnya diarahkan pada gagasan, kebijakan, dan tindakan.
Namun, respons Gibran sendiri justru menunjukkan sikap yang jauh lebih santai. Ia mengaku telah menonton Mens Rea dan bahkan mengucapkan selamat kepada Pandji atas pencapaiannya yang sempat menempati peringkat pertama di serial favorit Netflix Indonesia. Dalam obrolannya bersama Tretan Muslim dan Coki Pardede di youtube Tretan Muslim, Gibran menegaskan bahwa ia tidak merasa tersinggung. Ia memahami konteks komedi dan menilai materi tersebut sebagai kritik, bahkan menyebutnya tidak seberapa dibandingkan roasting yang pernah ia terima di MLI 2019.
Lebih jauh, Gibran justru mengimbau agar publik tidak membully atau melaporkan satu sama lain, serta meminta agar anak dan istri Pandji tidak dijadikan sasaran perundungan. Pernyataan ini menjadi ironi tersendiri, mengingat pasca penayangan Mens Rea, keluarga Pandji justru mengalami perundungan di media sosial yang oleh banyak pihak diduga dilakukan oleh oknum pendukung Gibran sendiri.
Dari seluruh rangkaian kontroversi ini, tampak jelas bahwa Mens Rea bukan sekadar pertunjukan komedi, melainkan cermin tentang bagaimana masyarakat merespons kritik. Reaksi yang muncul sering kali lebih emosional daripada substantif, lebih sibuk mempermasalahkan rasa tersinggung ketimbang membahas gagasan. Pada titik ini, Mens Rea bukan hanya mengkritik negara dan kekuasaan, tetapi juga membuka pertanyaan besar: sejauh mana kita siap menerima kritik, terutama ketika kritik itu disampaikan lewat tawa?
Penutup
Itulah beberapa inti materi yang disampaikan dalam Mens Rea, meskipun yang dibahas di sini tentu baru sebagian kecil dari keseluruhan pertunjukan. Menonton langsung di Netflix tetap memberikan pengalaman yang lebih utuh, karena penonton dapat melihat ekspresi, impersonasi, serta gestur tubuh Pandji yang menjadi kekuatan penting dalam penyampaian komedinya sesuatu yang tidak sepenuhnya dapat tergambarkan melalui tulisan.
Sebagai sebuah spesial show, Mens Rea memang dirancang dengan tema politik, namun pertunjukan ini bukan ditujukan untuk para politisi semata, melainkan untuk masyarakat Indonesia sendiri. Pandji menekankan bahwa kualitas demokrasi sangat bergantung pada masyarakatnya. Jika masyarakat mampu menjalankan peran demokratis dengan baik, maka pemimpin dan politisi yang lahir pun akan mencerminkan kualitas tersebut. Sebelum tayang di Netflix, Pandji juga menyampaikan melalui kanal YouTube-nya bahwa ia berharap Mens Rea dapat menjangkau masyarakat luas, selain menjadi wadah keresahan pribadinya, materi yang dibawakan dapat mendorong perubahan cara pandang publik terhadap politik Indonesia.
Pesan tersebut dipertegas dalam kalimat penutup pertunjukan yang menjadi garis bawah dari keseluruhan isi Mens Rea: “Kita mau berharap kepada siapa? Kita cuman bisa berharap pada kita diri kita sendiri. Berharap sama siapa? Polisi kita membunuh, Tentara kita berpolitik, Presiden kita mau memaafkan koruptor, Wakil Presiden kita Gibran”. Kalimat ini menegaskan bahwa harapan terbesar tidak diletakkan pada figur kekuasaan semata, melainkan pada kesadaran dan tanggung jawab kita sendiri sebagai masyarakat.
