Setiap zaman memiliki bahasanya sendiri. Bahasa bukan sekadar alat komunikasi, melainkan struktur berpikir yang membentuk cara manusia memahami dunia. Di Indonesia, bahasa bukan hanya soal kata, tapi cermin dari budaya dan cara hidup yang berakar dalam dan dihayati oleh masyarakat. Mulai dari sabda leluhur sampai jargon birokrasi modern, bahasa selalu membawa ideologi di baliknya. Maka, ketika kita, manusia, berbicara tentang krisis lingkungan, sesungguhnya juga sedang berbicara tentang krisis bahasa, bagaimana kata-kata yang digunakan membingkai realitas ekologis di kepala masyarakat.
Ironisnya, dalam situasi di mana bumi semakin menua dan ekosistem kian rapuh, bahasa resmi negara justru menampilkan wajah yang menipu. Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), serta lembaga pendidikan seperti Kemendikbud, nampak begitu tumpang tindih dan kontradiktif antara penerapan kebijakan dan bahasa. Kementerian ini menggunakan bahasa yang seolah-olah pro lingkungan, padahal di dalamnya tersimpan ideologi pembangunan yang justru destruktif dan eksploitatif. Bahasa kebijakan seperti “pembangunan berkelanjutan,” “optimalisasi sumber daya alam,” atau “pemanfaatan hutan produksi” (Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, 2022) terdengar indah di telinga dan nampak positif, tapi secara epistemologis, ia mematikan empati ekologis. Seperti dikatakan Arran Stibbe dalam konsep Critical Ecolinguistics, bahasa dapat menciptakan realitas sosial dan ekologis tertentu. Dalam konteks Indonesia, realitas teks atau bahasa yang diciptakan itu seringkali adalah realitas yang menormalisasi kerusakan.
“Texts which happen to be about the environment, or even analysing texts such as road signs in their geographical locations. Of most relevance, however, the studies take ecology literally, as the life-sustaining interactions of organisms (including humans) with other organisms and the natural environment. The objects of analysis, then, are discourses which have an impact on how humans treat each other, other organisms and the physical environment.” (Stibbe, 2014)
Dalam kearifan lokal Nusantara, bahasa bukan sekadar simbol komunikasi, tetapi juga medium pengetahuan ekologis. Bahasa daerah menyimpan nilai dan relasi antara manusia dengan alam yang sangat kental. Misalnya kata “alas” dalam bahasa Jawa tidak hanya berarti hutan, sebuah kata yang mati dan tidak hidup, tetapi juga merujuk pada rumah bagi makhluk lain yang dinaunginya (Pro, 2024). Atau dalam bahasa Bali, kata “palemahan” mengandung konsep keseimbangan antara manusia, lingkungan, sekaligus spiritualitas—sebuah ajaran ekologis dalam ajaran Tri Hita Karana (Disbud, 2021).
