Koperasi Merah Putih selama beberapa tahun terakhir menjadi sorotan publik sebagai salah satu gerakan ekonomi berbasis gotong royong di Indonesia. Dengan membawa nama Merah Putih sebagai simbol nasionalisme, koperasi ini menjanjikan peningkatan kesejahteraan rakyat lewat berbagai program simpan pinjam, pemberdayaan UMKM, hingga distribusi kebutuhan pokok. Namun di balik itu, tidak sedikit pihak yang mempertanyakan: apakah Koperasi Merah Putih benar-benar menyejahterakan rakyat atau sekadar mengambil keuntungan dengan cara berbisnis dengan rakyat?
Tujuan Awal Koperasi Merah Putih
Koperasi Merah Putih berdiri untuk mewujudkan cita-cita ekonomi kerakyatan sebagaimana diamanatkan UUD 1945 dan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian. Dalam prinsip dasarnya, koperasi hadir sebagai soko guru ekonomi nasional, mengutamakan kepentingan bersama di atas kepentingan individu.
Koperasi Merah Putih, seperti koperasi pada umumnya, menawarkan sistem ekonomi berbasis keanggotaan. Semua keuntungan usaha koperasi kembali ke anggota dalam bentuk SHU (Sisa Hasil Usaha) yang dibagi adil berdasarkan kontribusi masing-masing anggota.
Praktik di Lapangan: Antara Idealita dan Realita
Meski secara teori koperasi ini bertujuan mulia, banyak kritik muncul dari masyarakat yang merasa tidak merasakan manfaat signifikan. Beberapa catatan persoalan yang kerap muncul di lapangan antara lain:
-
Bunga Pinjaman yang Masih Tinggi:
Meski lebih rendah daripada rentenir, bunga pinjaman koperasi terkadang dianggap memberatkan bagi pelaku usaha kecil. Alhasil, sebagian anggota justru terjebak dalam lingkaran utang tanpa peningkatan kesejahteraan yang nyata. -
Syarat Keanggotaan yang Rumit:
Beberapa koperasi, termasuk Koperasi Merah Putih di sejumlah daerah, menerapkan prosedur keanggotaan yang cukup rumit dan memerlukan biaya awal. Hal ini justru menyulitkan rakyat kecil yang seharusnya dibantu. -
Orientasi Bisnis yang Kuat:
Ada anggapan bahwa Koperasi Merah Putih lebih mirip lembaga bisnis biasa dibanding koperasi gotong royong, karena lebih fokus pada keuntungan lembaga daripada kesejahteraan anggota.
Apakah Menyejahterakan Rakyat?
Tidak dapat dipungkiri bahwa koperasi ini telah memberi banyak manfaat, seperti:
✅ Membuka akses modal bagi UMKM.
✅ Membantu distribusi barang pokok dengan harga lebih stabil.
✅ Menjadi wadah bagi masyarakat untuk belajar manajemen keuangan.
Namun semua itu hanya akan dirasakan bila koperasi dikelola dengan profesional, transparan, dan tetap berlandaskan prinsip-prinsip koperasi sejati. Sayangnya, dalam praktiknya, tidak semua cabang Koperasi Merah Putih mampu mempertahankan idealisme itu. Sebagian justru lebih mirip lembaga bisnis biasa yang “berjualan” jasa kepada rakyat tanpa perbedaan berarti dengan bank swasta atau lembaga pembiayaan lain.
Bagaimana Seharusnya?
Koperasi Merah Putih harus kembali pada prinsip dasar koperasi: dari anggota, oleh anggota, untuk anggota. Bukan sekadar mengambil untung dari rakyat, tetapi membangun kapasitas rakyat agar mampu mandiri secara ekonomi. Keuntungan bukan tujuan utama, melainkan alat untuk mencapai kesejahteraan bersama.
Pemerintah juga memiliki peran penting dalam pengawasan koperasi agar tidak melenceng dari visi awalnya. Diperlukan audit berkala, pelatihan pengurus koperasi, hingga edukasi bagi masyarakat tentang hak dan kewajiban mereka sebagai anggota koperasi.
Koperasi Merah Putih memiliki potensi besar untuk menjadi motor penggerak ekonomi kerakyatan di Indonesia. Namun bila tidak dikelola dengan benar, ia hanya akan menjadi lembaga bisnis biasa yang memanfaatkan rakyat kecil sebagai pasar. Apakah koperasi ini benar-benar menyejahterakan rakyat atau hanya berbisnis dengan rakyat, semuanya bergantung pada integritas pengurus, pengawasan pemerintah, serta partisipasi aktif para anggota.
Masyarakat perlu kritis dan aktif ikut mengawal jalannya koperasi agar kembali ke ruh aslinya: gotong royong demi kesejahteraan bersama, bukan semata-mata keuntungan kelompok kecil.
