Indonesia, negara demokrasi terbesar ketiga di dunia, kini tengah berada di persimpangan jalan. Di satu sisi, rakyat semakin lantang menuntut perubahan menuju meritokrasi, di mana kualitas, kompetensi, dan integritas menjadi tolak ukur utama dalam menempati jabatan publik. Namun di sisi lain, praktik KKN (Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme) justru semakin merajalela. Pejabat titipan partai, militer dan polisi yang duduk di kursi sipil tanpa paham tupoksi, rangkap jabatan, kualitas pendidikan rendah, serta ulama dan ormas yang diperalat penguasa memperburuk keadaan.
Pertanyaannya: apakah Indonesia mampu menegakkan meritokrasi atau malah terpaksa melakukan reformasi total hingga revolusi untuk membongkar karut-marut ini?
Apa Itu Meritokrasi?
Meritokrasi adalah sistem di mana posisi dan jabatan ditentukan oleh kemampuan, prestasi, dan kompetensi seseorang, bukan oleh koneksi, kekuasaan, atau uang. Sistem ini diyakini bisa membawa keadilan dan kemajuan karena memberi kesempatan yang sama bagi siapa pun yang layak.
Sayangnya, cita-cita ini masih jauh dari kenyataan di Indonesia. Berbagai fenomena berikut menunjukkan betapa sulitnya meritokrasi ditegakkan:
Pejabat titipan partai politik, yang hanya mengabdi pada kepentingan partai, bukan rakyat.
Militer dan polisi yang duduk di ranah sipil, tanpa memahami tugas pokok dan fungsi (tupoksi) birokrasi.
Rangkap jabatan di pemerintahan dan BUMN, yang menumpuk kekuasaan di segelintir orang.
Ulama dan ormas dijadikan alat politik, alih-alih menjadi penyeimbang kekuasaan.
Kualitas pendidikan rendah sehingga masyarakat tidak mampu kritis terhadap penyalahgunaan wewenang.
Pemberdayaan masyarakat minim, membuat rakyat mudah dikooptasi elit politik.
Reformasi atau Revolusi?
Indonesia pernah mengalami reformasi 1998, yang menumbangkan rezim otoriter Orde Baru. Namun setelah 25 tahun, reformasi terasa jalan di tempat. Korupsi tetap merajalela, kolusi dan nepotisme malah menemukan bentuk baru: politik dinasti dan oligarki.
Dalam situasi ini, banyak yang bertanya: apakah reformasi cukup atau butuh revolusi?
-
Reformasi berarti pembenahan bertahap, dengan memperkuat lembaga-lembaga pengawas, memperbaiki regulasi, dan meningkatkan pendidikan politik rakyat.
-
Revolusi berarti perubahan cepat, drastis, dan menyeluruh, biasanya disertai pergolakan sosial besar-besaran.
Keduanya punya risiko. Reformasi terlalu lambat dan sering dikalahkan kepentingan elit. Sedangkan revolusi bisa membawa kekacauan baru jika tidak dikelola dengan baik.
Apa yang Harus Dilakukan?
Masa depan Indonesia bukan ditentukan oleh jargon politik, tapi oleh langkah nyata:
- Memperkuat sistem meritokrasi: buat aturan ketat soal rekrutmen pejabat, transparansi, dan akuntabilitas.
- Pisahkan ranah sipil dari militer-polisi, kembalikan mereka ke fungsi utama menjaga keamanan dan pertahanan.
- Hapus praktik rangkap jabatan, beri kesempatan pada talenta muda berbakat.
- Bebaskan ulama dan ormas dari intervensi politik, agar kembali menjadi penyeimbang moral bangsa.
- Tingkatkan kualitas pendidikan dan pemberdayaan masyarakat, supaya rakyat lebih kritis dan berdaya.
- Perkuat lembaga anti-korupsi dan peradilan, supaya tidak mudah diintervensi.
Indonesia berada di titik kritis. Menegakkan meritokrasi bukan sekadar pilihan, melainkan kebutuhan untuk menyelamatkan demokrasi. Namun jika reformasi yang setengah hati terus dilakukan, rakyat bisa kehilangan kepercayaan pada sistem dan memilih revolusi sebagai jalan terakhir.
Kini saatnya pemerintah dan rakyat bersama-sama memastikan bahwa jabatan bukan lagi hak istimewa bagi mereka yang punya koneksi dan modal politik, melainkan hak bagi yang memiliki kemampuan dan integritas terbaik. Hanya dengan begitu, Indonesia bisa benar-benar maju, adil, dan sejahtera.
