Beberapa tahun terakhir, pemerintah Indonesia gencar menggelar Proyek Strategis Nasional (PSN) di berbagai sektor, mulai dari ketahanan pangan, energi, hingga pemindahan ibu kota. Sayangnya, sejumlah proyek besar yang digadang-gadang membawa lompatan ekonomi justru kini seperti hilang kabar. Proyek MBG (Merauke Integrated Food and Energy Estate), Food Estate, hingga mega proyek IKN Nusantara kerap diberitakan di awal, tetapi perkembangannya tidak selalu jelas di mata publik.
Bagaimana kondisi ketiga PSN tersebut saat ini? Apakah benar-benar jalan atau hanya ambisi di atas kertas? Berikut ulasan lengkapnya.
MBG: Ambisi Lumbung Pangan di Timur yang Sunyi
Proyek Merauke Integrated Food and Energy Estate (MIFEE) atau MBG, diluncurkan pada era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono sekitar 2010 dengan tujuan menjadikan Merauke sebagai lumbung pangan nasional. Luas proyek mencapai 1,2 juta hektare, melibatkan perusahaan-perusahaan besar untuk menanam padi, jagung, tebu, hingga sawit.
Namun, proyek ini penuh kontroversi sejak awal. Masyarakat adat di Merauke menolak karena lahan adat mereka diambil tanpa musyawarah yang cukup. Isu kerusakan lingkungan pun mencuat akibat pembabatan hutan skala besar.
Hingga kini, proyek MBG praktis stagnan. Tidak ada laporan resmi tentang pencapaian produksi pangan, dan banyak konsesi lahan justru dibiarkan tak tergarap. Pemerintah pusat terkesan tak lagi menjadikan MBG prioritas, apalagi sejak muncul program baru bernama Food Estate.
Food Estate: Lumbung Pangan yang Gagal Panen?
Diluncurkan pada 2020 sebagai bagian dari PSN baru, Food Estate awalnya digadang-gadang jadi solusi krisis pangan di masa pandemi. Lahan di Kalimantan Tengah, Sumatra Utara, hingga Papua dijadikan basis produksi komoditas seperti padi, jagung, kentang, dan bawang.
Sayangnya, laporan terbaru menunjukkan hasil yang jauh dari target. Di Kalimantan Tengah, ribuan hektare lahan Food Estate justru ditinggalkan petani karena hasil panen jauh di bawah biaya produksi. Kualitas tanah gambut yang buruk dan perencanaan tergesa-gesa disebut sebagai penyebabnya. Alih-alih menjadi lumbung pangan, banyak lahan kini berubah menjadi semak belukar.
Pemerintah memang menyebut proyek ini masih berjalan dengan perbaikan skema, namun jelas tidak lagi seambisius dua tahun lalu.
IKN Nusantara: Antara Simbol dan Realitas
Pemindahan ibu kota negara ke IKN Nusantara di Kalimantan Timur adalah PSN terbesar saat ini. Pembangunan resmi dimulai 2022, dengan target tahap pertama selesai 2024. Namun, belakangan ini progres IKN banyak dipertanyakan.
Beberapa proyek infrastruktur dasar seperti jalan akses, gedung kantor presiden, dan rumah dinas ASN sudah dikerjakan. Tetapi laporan dari lapangan menyebutkan bahwa pengerjaan masih lambat, di bawah target, dan belum ada investor besar yang benar-benar masuk.
Apalagi, isu lingkungan, pembiayaan, hingga keraguan aparatur sipil negara untuk pindah ke IKN masih menghantui. Walau pemerintah tetap optimis, publik melihat IKN lebih banyak menjadi simbol politik daripada kebutuhan nyata yang matang secara teknis dan finansial.
Apa Pelajaran dari PSN yang Hilang Kabar?
Kondisi tiga PSN ini menunjukkan bahwa perencanaan matang dan partisipasi masyarakat sangat penting. Ambisi besar memang perlu untuk memacu pembangunan, tetapi tanpa studi kelayakan yang kuat, transparansi, dan pengawasan ketat, proyek-proyek ini rentan gagal atau mandek.
MBG dan Food Estate memberi pelajaran tentang pentingnya menjaga lingkungan dan hak masyarakat lokal. Sementara IKN menunjukkan bahwa pembangunan besar-besaran perlu diimbangi dengan komitmen nyata semua pihak, bukan hanya wacana politik.
Prioritas Pembangunan Perlu Dievaluasi
Indonesia memang butuh lompatan pembangunan, tapi pembangunan yang berkelanjutan dan inklusif. PSN seperti MBG, Food Estate, hingga IKN perlu evaluasi menyeluruh. Jangan sampai uang rakyat habis untuk proyek-proyek yang hanya indah dalam pidato tapi hilang kabar di lapangan.
