Menjelang salat zuhur saya mendapatkan berita dari grup WhatAps (WA) Rumah Online. Dinamai Rumah Online, karena isinya adalah saya, istri saya, dan anak-anak saya, yang kebetulan tempat tinggalnya sudah ada yang tidak lagi satu kota. Di grup WA tersebut salah satu anak saya dengan riang gembira mengabarkan akan mendapatkan makanan bergizi gratis di sekolahnya.
Memang belakangan ini program populis yang diluncurkan oleh pemerintah banyak sekali menjadi perdebatan di media sosia. Perdebatan yang lumayan menguras energi jika diikuti dari semua komentar para netizen. Ada yang mengapresiasi. Ada yang curiga program itu untuk persiapan pemilihan presiden yang akan datang. Dan ada yang terang-terangan mengatakan bahwa program ini adalah bentuk balas budi bagi yang mendukung dalam pemilihan presiden yang lalu.
Program seperti makan bergizi gratis, koperasi berbasis identitas nasional, hingga sekolah rakyat kerap dipresentasikan sebagai bentuk keberpihakan negara kepada masyarakat kecil. Di atas kertas, semuanya tampak menjanjikan. Anak-anak tidak lagi kelaparan di sekolah, ekonomi rakyat diperkuat melalui kolektivitas, dan akses pendidikan diperluas bagi mereka yang termarjinalkan.
Namun, jika ditelaah lebih dalam, kebijakan-kebijakan ini berisiko terjebak dalam pendekatan permukaan yang hanya memberi bantuan tanpa mengubah struktur yang melanggengkan kemiskinan itu sendiri.
Fenomena ini dapat dibaca sebagai bentuk reproduksi sistemik dari ketimpangan. Bantuan langsung seperti makan bergizi gratis, memang mampu meredakan gejala lapar, kekurangan gizi, dan ketimpangan akses pangan. Namun, ia tidak serta-merta menyentuh akar masalah seperti distribusi sumber daya yang timpang, akses ekonomi yang terbatas, atau struktur pasar yang eksploitatif. Dalam istilah lain, kebijakan ini cenderung bersifat karitatif, bukan transformatif.
Sekarang, saat kita menjelajahi lini masa, tak sedikit kita temukan pemimpin yang followers-nya banyak sekali. Mulai dari bupati, gubernur, presiden, anggota legislatif maupun pejabat publik lainnya. Segala aktivitas para pemimpin itu seolah bisa dilihat langsung oleh masyarakat. Mungkin para pemimpin itu menganggap bahwa menyelesaikan masalah rakyat cukup disampaikan lewat media sosial. Setelah itu semua selesai. Masyarakat juga kerap terbuai dengan kegiatan sang pemimpin yang diunggah di media sosialnya. Meskipun itu hal yang tidak terlalu penting. Tak heran para pemimpin itu akhirnya berebut popularitas di ruang virtual.
Di tengah riuhnya kehidupan publik yang semakin dikuasai oleh kecepatan informasi, kita menyaksikan sebuah fenomena yang ganjil namun terasa lumrah: pemimpin yang lebih sibuk membangun citra daripada membangun kehidupan. Mereka tampil seperti barang dagangan di etalase. Dipoles, ditata, dan disorot dengan pencahayaan terbaik, namun sering kali kehilangan isi yang sejatinya menjadi alasan keberadaan mereka.
Kepemimpinan yang demikian tidak lahir dalam ruang hampa. Ia tumbuh dalam sistem yang memuja penampilan, di mana persepsi menjadi mata uang utama. Dalam logika ini, yang penting bukanlah apa yang dikerjakan, melainkan bagaimana sesuatu itu tampak, dilihat oleh mata. Seorang pemimpin tidak lagi dinilai dari kebijakan yang membebaskan rakyat dari penderitaan, melainkan dari seberapa meyakinkan ia tampil di “hadapan publik”. Realitas dipangkas, dikurasi, lalu disajikan dalam bentuk yang paling mudah dicerna. Bentuk yang sesuai dengan keinginan pengguna. Jika itu yang terjadi, kebenaran sangat rentan dimodifikasi.
Para pemikir ilmu sosial, seperti Mazhab Frankfurt, telah lama mengingatkan bahwa masyarakat modern rentan terjebak dalam apa yang disebut sebagai “kesadaran palsu.” Ini adalah kondisi di mana individu tidak lagi mampu melihat struktur ketidakadilan yang mengikat mereka, karena perhatian mereka dialihkan oleh ilusi-ilusi yang diproduksi secara sistematis. Dalam konteks kepemimpinan publik, citra menjadi salah satu instrumen utama dalam produksi ilusi tersebut.
Pemimpin yang terjebak dalam “logika etalase” akan memprioritaskan hal-hal yang terlihat: seremonial, simbolis, dan narasi personal. Mereka hadir di ruang-ruang publik dengan gestur yang terlatih, mengucapkan kalimat-kalimat yang telah dirancang untuk menyentuh emosi, namun sering kali tanpa komitmen yang sepadan dalam tindakan nyata. Rakyat, dalam hal ini, tidak lagi dipandang sebagai subjek yang harus dilayani, melainkan sebagai audiens yang harus diyakinkan.
Akibatnya, terjadi pergeseran makna dalam kepemimpinan itu sendiri. Kepemimpinan tidak lagi dipahami sebagai amanah untuk memperjuangkan kemaslahatan umat, melainkan sebagai panggung untuk mempertahankan popularitas. Kebijakan publik dipilih bukan berdasarkan kebutuhan yang paling mendesak, tetapi berdasarkan potensi pencitraannya. Program-program yang bersifat struktural, yang mungkin tidak segera terlihat hasilnya—sering kali diabaikan, digantikan oleh proyek-proyek yang lebih “fotogenik.”
Kita kemudian hidup dalam dunia yang penuh dengan simulasi, sebuah realitas yang terasa nyata, namun sebenarnya telah dimediasi dan dimanipulasi. Pemimpin yang aktif di media sosial, misalnya, dapat menciptakan kesan kedekatan dengan rakyat, meskipun dalam praktiknya ia mungkin jauh dari memahami persoalan yang dihadapi masyarakat. Kehadiran digital menggantikan kehadiran nyata, dan empati direduksi menjadi konten.
Lebih jauh lagi, kepemimpinan yang berorientasi pada citra cenderung mengabaikan dimensi etis dari kekuasaan. Padahal, dalam tradisi pemikiran yang menekankan kemaslahatan umat, kekuasaan seharusnya dipandang sebagai amanah yang harus dipertanggungjawabkan, bukan sebagai alat untuk memperbesar diri. Ketika pemimpin lebih peduli pada bagaimana ia terlihat daripada apa yang ia lakukan, maka yang terjadi adalah pengkhianatan terhadap prinsip dasar kepemimpinan itu sendiri.
Maka, yang dibutuhkan bukan hanya pemimpin yang berani bekerja dalam diam, tetapi juga masyarakat yang berani melihat melampaui permukaan. Sebab hanya dengan kesadaran kritis, kita dapat meruntuhkan ilusi dan menuntut kepemimpinan yang benar-benar berpihak pada kepentingan dan kemaslahatan rakyat. Tanpa itu, kita akan terus menjadi penonton di depan etalase. Kita selalu terpukau oleh pantulan, namun asing terhadap isi.
