Bayangkan sebuah rumah besar. Megah dari luar. Catnya baru. Halamannya luas. Orang-orang yang lewat akan kagum melihatnya. Tapi sebenarnya ada satu masalah kecil yang sengaja diabaikan yakni fondasinya rapuh. Retak di sana-sini. Memang tidak terlihat jelas dari luar. Yang jelas kondisi itu perlahan melemahkan seluruh bangunan.
Waktu terus berjalan. Beban bertambah. Suatu hari, rumah itu runtuh bukan karena badai besar, tapi karena fondasi yang sejak awal dibiarkan lemah. Bangunan rumah hanya sebuah perumpamaan semata. Begitulah cara paling mudah menghancurkan sebuah negara. Bukan dengan serangan langsung, tapi dengan membiarkan pendidikannya rapuh.
Indonesia sedang berdiri di titik itu. Tidak runtuh. Tapi juga belum benar-benar kokoh. Kita punya jumlah sekolah yang terus bertambah. Kita punya angka partisipasi pendidikan yang membaik. Sekilas, semuanya terlihat baik-baik saja. Tapi jika melihat lebih dalam, ada cerita lain yang jauh lebih serius. Jika tidak hati-hati “rumah bernama Indonesia” pun lambat-laun bisa runtuh. Fisiknya mungkin ada, tetapi “nyawanya” mulai lemah.
Jurang Kualitas
Coba kita bicara secara global. Biar gambaran lebih jelas. Dalam hasil PISA 2022 yang dirilis oleh Organization for Economic Cooperation and Development (OECD), Indonesia berada di peringkat 69 dari sekitar 80 negara. Skor matematika kita hanya 366, membaca 359, dan sains 383. Bandingkan dengan rata-rata negara maju OECD yang berada di sekitar 470–480. Selisihnya bukan tipis. Ini jurang besar yang menunjukkan ketertinggalan mendasar dalam kemampuan berpikir dan memahami.
Di kawasan Asia Tenggara, posisi Indonesia juga belum menggembirakan. Kita berada di sekitar peringkat 6 dari 8 negara. Negara seperti Singapura melesat jauh dengan skor membaca di atas 540 dan matematika mendekati 575.
Bahkan Vietnam, yang secara ekonomi belum lama berkembang, mampu melampaui Indonesia dalam capaian pendidikan. Ini bukan sekadar soal angka. Ini tentang kualitas manusia yang akan mengisi masa depan.
Lalu muncul pertanyaan penting. Apakah Indonesia tidak serius membiayai pendidikan? Jawabannya justru sebaliknya. Secara konstitusi, Indonesia termasuk negara yang “royal”. Sejak 2009, pemerintah wajib mengalokasikan minimal 20% dari APBN untuk pendidikan. Pada tahun 2024, anggaran pendidikan mencapai sekitar Rp 665 triliun. Angka yang aslinya besar, bukan?
Namun di sinilah paradoks itu muncul. Besar anggaran tidak otomatis menghasilkan kualitas. Data dari World Bank menunjukkan bahwa jika dibandingkan dengan total ekonomi, belanja pendidikan Indonesia hanya sekitar 3% dari Pendapatan Domestik Bruto (PDB). Ini tergolong rendah dibanding banyak negara lain yang bisa mencapai 4–6%. Artinya, secara proporsi terhadap kekuatan ekonomi, kita belum benar-benar menempatkan pendidikan sebagai prioritas utama.
Masalah lain ada pada distribusi juga. Anggaran pendidikan tidak sepenuhnya langsung menyentuh “ruang kelas”. Sebagian besar terserap untuk gaji, birokrasi, dan program yang dampaknya tidak langsung terasa pada kualitas belajar siswa.
Ada juga alokasi yang tersebar di banyak kementerian, sehingga fokusnya terpecah. Bahkan sebagian dana digunakan untuk pendidikan kedinasan yang jumlah pesertanya relatif kecil dibandingkan jutaan siswa di sekolah umum. Akibatnya, kita seperti membangun rumah besar tadi. Struktur luar terlihat megah, tapi kualitas fondasinya tidak diperkuat secara serius.
Dikalahkan Kepentingan Jangka Pendek
Di sisi lain, budaya kebijakan jangka pendek masih sangat dominan. Banyak program pendidikan dirancang untuk menghasilkan dampak cepat. Mudah dilihat. Mudah dipromosikan. Cocok untuk kebutuhan politik jangka pendek. Program Makan Bergizi Gratis (MBG) salah satu alokasi yang kurang tepat dalam jangka panjang. Padahal pendidikan tidak bekerja seperti itu. Pendidikan adalah investasi jangka panjang. Hasilnya baru terlihat setelah 10, 20, bahkan 30 tahun.
Ketika kebijakan lebih fokus pada pencitraan daripada substansi, yang muncul adalah kemajuan semu. Angka partisipasi sekolah memang meningkat. Lebih banyak anak masuk sekolah. Tapi pertanyaannya, “Apa yang mereka pelajari?” Seberapa dalam mereka memahami? Seberapa siap mereka menghadapi dunia nyata?
Jawabannya bisa dilihat dari hasil PISA di atas. Kita berhasil membawa anak-anak ke sekolah, tapi belum berhasil memastikan mereka benar-benar belajar. Ini juga yang membuat situasi menjadi berbahaya. Mengapa? Dampaknya tidak langsung terasa. Tidak ada krisis besar. Tidak ada “alarm” keras yang terdengar setiap hari. Tapi pelan-pelan, kualitas sumber daya manusia melemah.
Dalam jangka panjang, dampaknya bisa sangat serius. _Pertama_, produktivitas nasional “jalan di tempat” karena tenaga kerja tidak memiliki keterampilan yang cukup. _Kedua_, ketergantungan terhadap negara lain meningkat karena kita tidak mampu bersaing dalam inovasi dan teknologi. _Ketiga_, bonus demografi yang seharusnya menjadi peluang justru berubah menjadi beban sosial.
Yang paling mengkhawatirkan adalah aspek non-ekonomi. Pendidikan yang lemah menghasilkan masyarakat dengan literasi rendah. Mudah terpengaruh informasi yang salah. Sulit berpikir kritis. Dalam kondisi seperti ini, arah bangsa menjadi lebih mudah dikendalikan oleh kepentingan jangka pendek.
Pada kondisi seperti itu, menghancurkan negara menjadi sangat mudah. Tidak perlu konflik besar. Tidak perlu kehancuran fisik. Cukup biarkan pendidikan berjalan tanpa arah yang jelas. Biarkan kebijakan jangka pendek mendominasi. Lalu, kualitas belajar akan stagnan.
Semua akan berjalan pelan. Hampir tidak terasa. Tapi pasti. Pasti apa? Pasti melemah. Seperti rumah dengan fondasi retak, keruntuhan hanya soal waktu.
Memang banyak warga negara yang bergelar. Jumlah manusia terdidik meningkat. Tetapi kualitas dan kepedulian mereka tak memuaskan. Gelar diperjualbelikan. Bagaimana jika mereka ini akhirnya terjun ke politik dan ikut dalam pengambilan kebijakan? Hasilnya tentu sangat mencemaskan.
Akhirnya, kekurangan materi kebutuhan diri bertemu dengan haus akan kekuasaan. Hasilnya, banyak pejabat dan pengambil kebijakan menempuh jalan pintas. Mereka lebih senang menginvestasikan kebijakan pendek dan menguntungkan diri dan kelompoknya. Target dan keuntungan politik pun menjadi dasar utama dalam mengambil kebijakan. Apa yang mau diharapkan dari kondisi seperti ini di masa datang?
Maka, menghancurkan negara tidak selalu membutuhkan kekuatan besar. Kadang justru terjadi karena kelalaian yang terus dibiarkan. Bahkan berasal dari orang-orang yang juga bergelar itu juga.
Indonesia memang sudah memiliki anggaran besar untuk pendidikan, tapi tantangan utamanya ada pada kualitas dan arah kebijakan. Data menunjukkan bahwa kita masih tertinggal jauh dibanding negara lain. Sementara fokus jangka pendek sering mengalahkan investasi jangka panjang.
Jika pendidikan terus diperlakukan sebagai formalitas dan tak menjadi fondasi utama, maka kita sedang menyiapkan masa depan yang rapuh. Ketika fondasi itu akhirnya runtuh, semuanya akan terlambat untuk diperbaiki. Wallahu a’lam.
