Di era digital saat ini, informasi mengalir tanpa sekat. Akibatnya, institusi pendidikan di seluruh dunia menghadapi tantangan serupa: banjir pengetahuan yang melimpah namun miskin penyaringan. Di tengah arus globalisasi ini, pesantren berada di persimpangan jalan yang krusial. Sebagai pilar pendidikan Islam tertua di Nusantara, pesantren dituntut untuk adaptif, modern, dan diakui secara global. Namun, ada bahaya tersembunyi berupa hilangnya kedaulatan berpikir akibat peniruan buta. Oleh karena itu, membaca dua karya gagasan Profesor Syed Hussein Alatas, seorang sosiolog legendaris asal Malaysia, menjadi sangat relevan untuk menjaga kemandirian intelektual santri.
Anatomi Captive Mind dan Intellectual Imperialism
Profesor Syed Hussein Alatas telah memberikan peringatan dini melalui dua karyanya yang berjudul “The Captive Mind and Creative Development” (International Social Science Journal, Vol. 26, No. 4, 1974) dan “Intellectual Imperialism: Definition, Traits, and Problems” (Southeast Asian Journal of Social Science, Vol. 28, No. 1, 2000). Dua tulisan ini adalah kelanjutan dari gagasan awal yang ia rintis sejak esai “The Captive Mind in Development Studies” (1972) dan diteruskan oleh puteranya, Syed Farid Alatas, lewat konsep “academic dependency” di kemudian hari.
Profesor Syed Hussein Alatas mengkritik dominasi cara berpikir asing yang diadopsi secara mentah-mentah. Menghidupkan kembali pemikiran ini di bilik santri bukan sekadar romantisasi akademik. Langkah ini adalah kebutuhan mendesak demi masa depan pendidikan Islam di Indonesia.
Sebelum melangkah lebih jauh, kita perlu memahami konsep captive mind atau pikiran yang tertawan. Alatas mendefinisikannya sebagai kondisi intelektual yang meniru tanpa sikap kritis (imitative and uncritical) terhadap produk pemikiran eksternal. Sedangkan intellectual imperialism adalah dominasi satu bangsa atas bangsa lain dalam dunia pemikiran. Hal ini bukan sekadar penjajahan fisik, melainkan mencakup berbagai dimensi usaha manusia. Dalam konteks dekolonisasi, pikiran semacam ini umumnya datang atau dihasilkan oleh lembaga pendidikan yang didominasi pemikiran Barat secara imitatif.
Fenomena ini memiliki ciri yang sangat spesifik dan mengkhawatirkan. Seseorang dengan pikiran tertawan tidak mampu mengajukan masalah orisinal dari lingkungannya. Mereka lebih akrab dengan teori asing daripada masalah mendasar masyarakatnya sendiri. Oleh karena itu, dekolonisasi isi kepala menjadi kebutuhan mendesak bagi kaum intelektual.
Alatas mengidentifikasi tiga karakteristik utama dari pikiran yang tertawan. Pertama, ketidakmampuan merumuskan masalah: intelektual yang tertawan kesulitan melihat masalah di lingkungannya sendiri jika tidak tertulis di jurnal luar. Kedua, keterasingan sosial: fokus perhatian bergeser dari problem konkret masyarakat sekitar menuju isu abstrak global. Ketiga, ketergantungan teoretis: ada asumsi bahwa semua teori Barat bersifat universal dan dapat diterapkan langsung tanpa modifikasi. Kondisi ini kemudian melahirkan imperialisme intelektual, yaitu penjajahan terselubung yang tidak lagi menggunakan senapan, melainkan bergerak melalui kurikulum, sistem akreditasi, dan standardisasi pengetahuan.
Pesantren, Benteng Tradisi, dan Gejala Mimikri
Secara historis, pesantren adalah salah satu lembaga yang relatif imun terhadap imperialisme kultural kolonial. Ketika sekolah kolonial dirancang untuk mencetak pegawai administrasi yang patuh, pesantren memilih jalur mandiri di luar sistem tersebut. Mereka konsisten merawat tradisi kitab kuning, menjaga sanad keilmuan, dan mempertahankan kemandirian budaya. Karena itu, pesantren layak disebut representasi konkret dari kedaulatan epistemik Nusantara.
Namun, lanskap pendidikan kini berubah drastis. Sistem akreditasi Kementerian Agama, tuntutan indeksasi jurnal ilmiah (misalnya ke Sinta atau Scopus), serta integrasi ke jenjang pendidikan tinggi formal seperti Ma’had Aly menuntut pesantren masuk ke dalam sistem standardisasi negara dan pasar global. Di sinilah gejala mimikri, atau peniruan tanpa saring, mulai mengintai.
Demi mengejar akreditasi formal atau indeksasi jurnal, sebagian kalangan pesantren mulai terjebak dalam captive mind. Sebagai ilustrasi, tidak jarang kajian keislaman baru dianggap “ilmiah” ketika dibedah menggunakan pisau analisis sosiologi atau filsafat Barat mutakhir semata. Sebaliknya, metodologi internal seperti manhajul fikr ulama salaf dan perangkat ushul fiqih kerap dianggap kurang berwibawa untuk menyelesaikan masalah modern, padahal keduanya adalah sistem penalaran yang matang dan telah teruji lintas zaman.
Imperialisme Metodologis dan Dislokasi Masalah
Dampak nyata dari imperialisme intelektual adalah dislokasi perhatian (displacement of attention). Fenomena ini terjadi ketika santri lebih fasih mendiskusikan teori postmodernisme yang melangit, namun kurang peka terhadap realitas sosial di sekitar mereka. Ketika pikiran santri tertawan, mereka rentan mengabaikan problem konkret di depan mata.
Sebagai contoh, masalah kemiskinan struktural petani atau krisis ekologis lokal sering luput dari eksperimentasi hukum Islam (fiqih) yang transformatif. Padahal tradisi fiqih sosial semacam ini sudah lama dirintis oleh sejumlah ulama Nusantara, misalnya diskursus fiqih lingkungan dan fiqh kebangsaan yang berkembang di lingkungan pesantren dan Nahdlatul Ulama, namun jarang mendapat perhatian sebanding dengan kajian teori sosial impor. Akibatnya, fiqih berisiko hanya dipelajari sebagai teks kaku untuk ibadah ritual, bukan instrumen sosial yang membebaskan.
Selain itu, kita juga menghadapi imperialisme metodologis, yaitu asumsi bahwa apa yang valid secara metodologis di Barat pasti berlaku sama di belahan dunia lain. Alatas mencontohkan bagaimana sosiolog Barat, mengikuti kerangka Weberian, sering menggeneralisasi otoritas kharismatik sebagai sesuatu yang irasional dan personal semata. Padahal, jika merujuk pada sejarah Islam, otoritas Nabi Muhammad Shallallahu ‘alaihi wa sallam justru menjadi fondasi hukum yang sangat rasional, tersistematisasi, dan diwariskan melalui sanad keilmuan yang ketat. Menurut saya, ini merupakan sebuah bukti bahwa kerangka analisis Barat tidak selalu pas diterapkan tanpa modifikasi pada realitas Islam.
Strategi Dekolonisasi Pikiran di Bilik Santri
Membebaskan diri dari captive mind bukan berarti pesantren harus menutup diri dari ilmu pengetahuan modern. Sikap anti-Barat yang ekstrem justru bertentangan dengan prinsip pesantren yang terbuka, sebagaimana termaktub dalam kaidah al-muhafazhah ‘ala al-qadim al-shalih wa al-akhdz bi al-jadid al-ashlah, memelihara tradisi lama yang baik sambil mengambil hal baru yang lebih baik.
Alatas menawarkan solusi berupa adaptasi kreatif (creative adaptation) melalui tiga strategi konkret sebagai berikut.
Pertama, membaca Barat dengan nalar pesantren. Teori-teori sosial Barat tidak boleh diposisikan sebagai kebenaran mutlak, melainkan sebagai sudut pandang komparatif. Santri perlu didorong untuk menguji teori asing menggunakan kekayaan khazanah epistemologi Islam, misalnya membandingkan teori otoritas Weber dengan konsep karisma kenabian dan wilayah dalam tradisi ushul fiqih.
Kedua, revitalisasi turats secara transformatif. Membaca kitab kuning tidak boleh berhenti pada tingkat hafalan tekstual saja. Teks-teks klasik tersebut perlu direkonstruksi agar dapat menjadi metodologi pemecahan masalah kontemporer yang berakar pada nilai lokal sebagaimana telah dirintis sejumlah Ma’had Aly melalui program tafaqquh fi al-din berbasis isu kontekstual, bukan sekadar pengulangan matan klasik.
Ketiga, menerapkan non-alignment metodologis. Dunia pendidikan Islam perlu membangun tradisi ilmu yang otonom dan mandiri, sebagaimana digagas oleh Syed Hussein Alatas yang kemudian dikembangkan oleh Syed Farid Alatas melalui konsep autonomous knowledge tradition. Kualitas sebuah karya keilmuan tidak selayaknya diukur semata dari pengakuan jurnal internasional Barat, melainkan juga dari daya jawabnya atas problem riil masyarakat setempat.
Ketiga strategi tersebut, membaca Barat secara kritis, menghidupkan turats secara transformatif, dan membangun kemandirian metodologis, pada akhirnya bermuara pada satu tujuan yang sama. Yaitu, mengembalikan pesantren ke khittahnya sebagai ruang lahirnya pikiran yang merdeka, bukan sekadar ruang transmisi pengetahuan dari luar. Melawan imperialisme intelektual, dengan demikian, bukan proyek sesaat, melainkan ikhtiar berkelanjutan yang perlu dirawat dari generasi ke generasi santri.
Pesantren perlu membuktikan diri mampu melahirkan intelektual organik yang bermental merdeka. Tugas santri hari ini bukan sekadar melestarikan hafalan, melainkan menjaga agar pikiran mereka tetap berdaulat di atas tanahnya sendiri. Hanya dengan pikiran yang merdeka, pesantren akan terus menjadi semilir angin segar bagi peradaban Nusantara. Wallahu a’lamu bish-showab.
