Suatu saat dalam perjalanan mengantar ke sekolah, anak penulis mengajukan pertanyaan terkait isu perpolitikan yang terjadi di Indonesia. “Mengapa pejabat pemerintahan dan anggota dewan melakukan korupsi?”, “Ayah dulu mencoblos calon pemimpin yang mana? Apa alasannya?”, dan sederet pertanyaan lainnya. Di lain waktu, saat menonton berita di gawai, ia juga mempertanyakan istilah politik yang belum dipahaminya. Penulis pun berusaha untuk memberikan penjelasan semampunya dan mengajak berdiskusi sesuai usia anak dengan bahasa yang mudah dipahami.
Kata “politik” bagi sebagian orang mungkin terlalu rumit, kotor, dan terlalu berbahaya serta tabu untuk dibicarakan apalagi dengan anak-anak. Tidak sedikit yang beranggapan bahwa “politik” merupakan urusan orang dewasa sementara anak-anak cukup fokus belajar dan bermain. Padahal anak-anak secara langsung maupun tidak langsung telah bersinggungan dengan realita politik di sekitarnya. Hal tersebut bisa melalui percakapan dengan teman sebaya, paparan dari media elektronik dan media internet, pengajaran di sekolah, dan lain sebagainya.
Seorang anak sebenarnya telah menjalani pengalaman politik dalam lingkup kecil di rumahnya. Bagaimana keputusan liburan keluarga diambil? Apakah suara anak didengar saat menentukan warna cat kamarnya? Bagaimana resolusi konflik dicapai ketika ada dua keinginan yang saling bertabrakan antara kakak dan adik? Beberapa contoh tersebut merupakan bagian dari praktik politik kecil karena menyangkut proses pengambilan keputusan bersama.
Penulis berpendapat bahwa literasi komunikasi politik seharusnya dapat dimulai sejak dini dari rumah. Orang tua diharapkan mau dan mampu membangun potensi anak-anak untuk memahami informasi politik secara sehat, rasional, kritis, bermoral, dan sesuai usianya. Dalam konteks inilah keluarga menjadi sekolah demokrasi pertama. Keluarga merupakan agen sosialisasi politik pertama. Anak-anak menyerap pengetahuan dan sikap politik dari cara orang tua bereaksi terhadap informasi dan berita, cara mereka mengomentari pemimpin di konten media, bahkan dari intonasi suara saat nama seorang politisi disebut. Literasi komunikasi politik dalam keluarga bukan program searah dalam mendoktrin anak, melainkan proses dialogis dua arah yang saling membentuk. Artinya, orang tua menjadi mitra berpikir bagi anak-anak. Dalam konteks keluarga, orang tua bukan satu-satunya sumber kebenaran, melainkan teman berdiskusi yang membantu anak-anak memahami realitas sosial.
Ketika listrik di lingkungan perumahan padam cukup lama, orang tua dapat mengajak anak berdiskusi mengapa pelayanan publik harus diperbaiki. Ketika terjadi banjir, orang tua dapat menjelaskan bahwa pemerintah dan masyarakat memiliki tanggung jawab dalam tata kelola lingkungan. Ketika melihat berita pemilu, orang tua dapat menerangkan bahwa setiap warga negara memiliki hak memilih secara bebas sesuai ketentuan yang berlaku. Sesungguhnya hal tersebut merupakan pendidikan komunikasi politik dalam bentuk yang paling sederhana. Selain itu, setiap interaksi verbal antara orang tua dan anak-anak mengenai aturan, hak, serta kewajiban adalah bentuk politik. Ketika seorang anak diajak berdiskusi, ia sedang belajar mengekspresikan pendapat, menyusun argumentasi yang masuk akal, dan menerima perbedaan ide secara bermartabat. Ini adalah fondasi paling murni dari literasi politik.
Tidak jarang anak-anak mendengar dari lingkungan sekitarnya mengenai caci maki terhadap tokoh politik, ujaran kebencian kepada kelompok tertentu, atau bahkan narasi bahwa semua politisi pasti korup. Kalimat-kalimat seperti itu memang terdengar sederhana, tetapi perlahan membentuk cara pandang anak terhadap kehidupan demokrasi. Anak-anak akhirnya tumbuh dengan keyakinan bahwa politik identik dengan kebohongan dan permusuhan. Padahal, demokrasi justru membutuhkan warga negara yang percaya bahwa politik dapat menjadi sarana memperjuangkan kepentingan bersama.
Orang tua perlu mengajarkan bahwa tidak semua informasi layak dipercaya. Sebuah video yang viral belum tentu benar. Sebuah gambar belum tentu asli. Sebuah kutipan belum tentu diucapkan oleh tokoh yang disebutkan. Kemampuan memverifikasi informasi merupakan fondasi literasi politik di era digital. Penulis juga sering melihat sebagian orang begitu cepat membagikan informasi politik di grup keluarga tanpa terlebih dahulu memeriksa kebenarannya. Anak-anak menyaksikan kebiasaan tersebut setiap hari. Tanpa disadari, mereka belajar bahwa membagikan informasi tanpa verifikasi adalah sesuatu yang wajar. Padahal, anak-anak belajar jauh lebih banyak melalui keteladanan dibandingkan melalui nasihat. Apa yang dilakukan orang tua sering kali lebih membekas daripada apa yang mereka ucapkan.
Ada beberapa praktik literasi politik yang biasa penulis lakukan. Pertama, menyaring bahasa. Sebisa mungkin menghindari kata-kata yang merendahkan orang dan kelompok lain. Ini juga dalam rangka menghargai perbedaan. Kedua, menjelaskan konteks ketika informasi dan berita muncul. Melatih anak mengajukan pertanyaan-pertanyaan fundamental seperti siapa yang berbicara dan mengapa berbuat demikian, siapa yang diuntungkan oleh suatu kebijakan ini, atau bagaimana memeriksa kebenarannya. Pertanyaan sederhana tersebut memantik kerja otak anak dari sekadar konsumen informasi menjadi pengamat yang kritis. Ketiga, mengajak anak berdiskusi dan berdialog yang menghargai rasa ingin tahu anak tanpa terasa menggurui. Orang tua dapat bertanya apa yang anak-anak rasakan tentang suatu isu dan membantu menemukan sumber yang dapat dipercaya.
Hal lain yang sering terlupakan adalah pentingnya mengajarkan empati politik. Politik bukan hanya soal perebutan kekuasaan, tetapi juga menyangkut nasib manusia. Ketika orang tua mengajak anak-anak berdonasi kepada korban bencana, membantu tetangga yang kesulitan, atau mengikuti kerja bakti lingkungan, sesungguhnya mereka sedang mengajarkan bahwa kehidupan publik memerlukan kepedulian terhadap orang lain. Nilai inilah yang kelak membentuk warga negara yang bertanggung jawab.
Dalam praktiknya, orang tua memang menghadapi tantangan yang tidak ringan. Sebagian merasa kurang memahami isu politik. Sebagian lagi khawatir dianggap melakukan indoktrinasi. Namun, literasi komunikasi politik tidak menuntut orang tua menjadi pakar ilmu politik. Yang dibutuhkan adalah kemauan untuk berdialog, kemampuan mendengarkan, dan kesediaan untuk mencari tahu bersama ketika menghadapi pertanyaan yang belum dapat dijawab. Sikap tersebut mengajarkan bahwa mencari kebenaran adalah sebuah proses dialogis dan ilmiah serta bukan klaim sepihak yang didasarkan pada ego atau usia.
Pada akhirnya, penulis meyakini bahwa masa depan demokrasi Indonesia tidak hanya ditentukan oleh kualitas pemimpin yang terpilih, tetapi juga oleh kualitas percakapan yang berlangsung antara orang tua dan anak terutama di rumah. Rumah yang membiasakan dialog akan melahirkan warga yang menghargai musyawarah. Rumah yang membiasakan caci maki akan melahirkan warga yang mudah terprovokasi. Anak yang dibiasakan mendengar alasan di balik setiap sikap politik orang tuanya, kelak akan tumbuh menjadi warga yang juga terbiasa mencari alasan sebelum menjatuhkan pilihan atau kepercayaan.
