Dalam forum diskusi terfokus bertajuk Decolonizing Islamic Studies, Islamic Family Law and Nusantara Ulama Manuscripts, satu kesadaran pelan-pelan menguat: dekolonisasi keilmuan Islam akan pincang selama kita membelakangi manuskrip karya ulama Nusantara sendiri. Dekolonisasi yang saya maksud bukan sekadar menolak gagasan dari luar, melainkan merebut kembali hak untuk membaca, merawat, dan menafsirkan warisan intelektual sendiri.
Kesadaran itu tumbuh saat mendengarkan paparan Gus Najib, sapaan akrab Dr KH Ahmad Najib AR yang berjudul “Studi Turots Ulama Nusantara: Sekadar Pengantar”. Judulnya rendah hati, tetapi isinya membuat pikiran saya terlempar pada cara kita memaknai warisan klasik. Bagi sebagian orang, turots hanyalah “arkeologi pemikiran”, artefak berdebu yang patut dimuseumkan. Mohammed ‘Abid al-Jabiri dalam Nahnu wa al-Turath (1980) justru memandangnya sebagai bagian dari kesadaran kini yang harus dibaca ulang secara kritis. Hasan Hanafi dalam al-Turath wa al-Tajdid (1980) menjadikannya basis pembaruan, dan Talal Asad dalam The Idea of an Anthropology of Islam (1986) melihatnya sebagai tradisi diskursif yang terus berdialektika dengan zaman. Proyek ketiganya berbeda, tetapi menurut saya mereka bertemu pada satu titik: turots tidak untuk dimuseumkan. Gus Najib menegaskan hal serupa, bahwa turots ulama Nusantara bukan fosil, melainkan jantung peradaban yang masih berdenyut.
Jejak jantung itu panjang. Ilmu mengalir dari Haramain, Yaman, Gujarat, dan Mesir, masuk lewat Pasai, Malaka, dan Aceh, lalu bersimpul di Banten, Cirebon, Banjar, Makassar, hingga pesantren Jawa-Madura. Dari jalur itu muncul Syeikh Hamzah Fansuri, sufi-penyair Melayu; Syeikh Nuruddin ar-Raniri dengan Bustan as-Salatin; Syeikh Abdurrauf as-Singkili dengan Tarjuman al-Mustafid, tafsir Alquran berbahasa Melayu; Syeikh Arsyad al-Banjari dengan Sabil al-Muhtadin, fikih Syafi’i; Syeikh Nawawi al-Bantani dengan Marah Labid, tafsir berbahasa Arab; serta Kiai Saleh Darat dengan Faid ar-Rahman, tafsir Jawa beraksara Pegon. Para ulama ini tidak sekadar menyalin Timur Tengah, tetapi menerjemahkan ilmu ke dalam bahasa para pembacanya: orang-orang di Nusantara. Dan, menurut saya, di situlah epistemologi lokal bekerja.
Pada slide keenam pemaparan Gus Najib, saya terhenyak. Dari 16 warisan dokumenter Indonesia di register Memory of the World (MoW) UNESCO per April 2025, tak satu pun berupa kitab fikih, tafsir, atau hadis karya ulama pesantren. Yang tercatat antara lain La Galigo (2011), Babad Diponegoro dan Nagarakertagama (2013), Naskah Panji (2017), Hikayat Aceh (2023), serta, pada 2025, karya Syeikh Hamzah Fansuri (diajukan bersama Malaysia) dan Sang Hyang Siksa Kandang Karesian. Karya Syeikh Hamzah Fansuri memang bercorak tasawuf, sehingga tradisi Islam tidak sepenuhnya absen. Namun, Sabil al-Muhtadin dan Marah Labid belum ada di sana.
Saya tidak ingin buru-buru menyalahkan UNESCO. Barangkali pekerjaan pertama ada di rumah sendiri, sebab sebuah naskah baru bisa diusulkan jika terdata, terawat, dan teruji. Itu dugaan saya, bukan klaim Gus Najib.
Sayangnya, data di rumah kita memang belum rapi. Perpustakaan Nasional (Perpusnas) menyimpan sekitar 10.500 naskah, dan menurut data lama (Andarningtyas, 2014), baru 29 persen yang didigitalisasi. Gus Najib cukup jujur menandai bahwa angka ini perlu diperbarui. Seluruh naskah kuno Nusantara diperkirakan berjumlah 58.947 (Muthmainnah, 2024), dan sekitar 26.000 di antaranya disebut berada di luar negeri (Sri Sulasih, dikutip NU Online). Setahu saya, angka terakhir lazim dikaitkan dengan koleksi Leiden saja, sehingga totalnya bisa lebih besar. Di sinilah jejak kolonial persoalan ini terasa: sebagian warisan kita tersimpan di perpustakaan negeri lain.
Ada kabar baik. Pada 7 Agustus 2024, DREAMSEA (Digital Repository of Endangered and Affected Manuscripts in Southeast Asia) menghibahkan data digital naskah kuno Nusantara kepada Perpusnas RI. Kabar buruknya, naskah yang belum didigitalisasi, terutama koleksi pribadi, menghadapi pelapukan fisik dan komersialisasi yang tidak bertanggung jawab. Kerja pelestariannya pun terfragmentasi antara pesantren, Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Negeri (PTKIN), dan lembaga pemerintah.
Tantangan lain bersifat akademis. Menurut Gus Najib, kemampuan bahasa Arab klasik dan ilmu alat di kalangan peneliti muda cenderung menurun, sementara banyak karya ulama diterbitkan ulang tanpa kritik teks (tahqiq) yang ketat. Karena itu, alur filologis yang presisi, mulai dari inventarisasi, deskripsi kodikologis, tahqiq, hingga analisis isi, bukan lagi sekadar pilihan metodologis. Gus Najib menegaskan keharusan akademis agar epistemologi lokal itu terbaca sebagaimana adanya, bukan sebagaimana kita bayangkan.
Meski begitu, saya menangkap optimisme. Gus Najib menawarkan tiga pilar penyelamatan: Tajmi’ wa Ri’ayah (pemetaan, konservasi, dan digitalisasi); Dirasah wa Tathwir (pelatihan filologi, tahqiq, dan penerjemahan); serta Bahts wa Nadwah (riset bersama, termasuk konsorsium pesantren dan perguruan tinggi). Pijakan kelembagaannya mulai tersedia lewat Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pesantren, Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2021 tentang Pendanaan Penyelenggaraan Pesantren, dan pembentukan Direktorat Jenderal Pesantren di Kementerian Agama. Ma’had Aly, perguruan tinggi berbasis kitab kuning, berada pada posisi strategis untuk merawat sanad keilmuan sekaligus menjadi pusat pelatihan filologi. Tantangan berikutnya adalah mengenalkan turots kepada generasi digital dan pengenalan aksara Pegon/Jawi, tanpa mengikis otoritas keilmuan dan kedalaman maknanya.
Bagi Gus Najib, dan saya sangat setuju, merawat dan meneliti turots ulama Nusantara bukanlah nostalgia. Namun lebih sebagai kerja panjang dalam merekonstruksi memori kolektif bangsa, memulihkan jati diri, dan merebut kembali kedaulatan epistemologi keilmuan Islam Indonesia. Manuskrip atau turots ulama Nusantara di bilik-bilik pesantren dan perpustakaan itu bukan lembaran bisu. “Mereka” adalah suara para ulama pendahulu yang menunggu kita baca, kaji, dan jadikan kompas untuk menjawab persoalan zaman. Wallahu a’lamu bis-showab.
