Lanskap media digital Indonesia sedang mengalami perubahan besar. Media sosial kini tidak lagi sekadar menjadi ruang hiburan atau tempat berbagi keseharian, melainkan telah berkembang menjadi arena utama produksi informasi, pembentukan opini publik, hingga perebutan pengaruh politik. Dalam satu dekade terakhir, pola konsumsi informasi masyarakat mengalami pergeseran drastis. Generasi muda tidak lagi menjadikan televisi atau media arus utama sebagai sumber utama informasi. Mereka lebih percaya pada akun media sosial, kanal konten digital, meme, video pendek, dan media alternatif yang dianggap lebih dekat dengan bahasa keseharian mereka.
Fenomena ini melahirkan apa yang sering disebut sebagai homeless media, yakni media digital yang tidak memiliki bentuk institusional seperti media konvensional, tetapi memiliki kekuatan pengaruh yang sangat besar di ruang publik digital. Mereka hidup di media sosial seperti Instagram, TikTok, X, atau YouTube dengan gaya komunikasi yang cair, santai, humoris, dan terasa lebih organik dibanding media arus utama.
Di tengah perubahan tersebut, negara tampaknya menyadari bahwa kekuasaan komunikasi tidak lagi berada sepenuhnya di tangan media konvensional. Pemerintah mulai aktif masuk ke ruang digital dengan strategi baru; menggandeng para pengelola media sosial populer sebagai bagian dari komunikasi politik dan penyebaran narasi negara. Di sinilah polemik muncul. Ketika negara mulai terlalu dekat dengan media alternatif, publik mempertanyakan apakah relasi tersebut sekadar kerja sama komunikasi biasa atau justru bentuk baru pengendalian wacana di era digital.
Membaca Langkah Bakom
Langkah Badan Komunikasi Pemerintah (Bakom) yang menggandeng sejumlah homeless media sebagai mitra komunikasi pemerintah memperlihatkan satu realitas penting; negara mulai serius memasuki ruang budaya digital dan berusaha membangun pengaruh langsung terhadap ekosistem media alternatif kedalam wadah Indonesia New Media Forum (INMF). Fenomena ini tidak dapat dipahami sekadar sebagai upaya modernisasi komunikasi pemerintah. Lebih jauh, ia menunjukkan bagaimana negara berusaha mengelola ruang digital melalui pendekatan yang lebih halus, persuasif, dan kultural.
Dalam perspektif Louis Althusser (1971), langkah tersebut dapat dibaca sebagai praktik Ideological State Apparatus (ISA) atau aparatus ideologis negara. Althusser menjelaskan bahwa negara tidak hanya mempertahankan kekuasaan melalui aparatus represif seperti militer, polisi, atau hukum, tetapi juga melalui aparatus ideologis yang bekerja secara lebih lembut melalui pendidikan, agama, keluarga, budaya, dan media.
Saat ini perkembangan Media digital, menjadi instrumen penting karena memiliki kemampuan membentuk kesadaran masyarakat secara perlahan tanpa paksaan langsung. Dalam masyarakat digital hari ini, homeless media memiliki akumulasi jumlah pengikut mencapai ratusan juta, dan dianggap sebagai komoditas yang mempunyai “nilai” tinggi sehingga perlu dibuatkan wadah kolaborasi bersama pemerintah. Karena itu, Bakom berusaha menggandeng homeless media. Memang, tak bisa dipungkiri meskipun homeless media beroperasi tanpa situs web resmi atau struktur redaksi konvensional, melainkan bertumpu sepenuhnya pada platform media sosial untuk produksi dan distribusi konten, namun memiliki kecepatan penyebaran informasi tinggi.
Bakom tampaknya memahami bahwa legitimasi politik hari ini tidak lagi cukup dibangun melalui televisi atau media arus utama. Pengaruh kini bergerak melalui meme, video pendek, unggahan ringan, dan narasi yang diproduksi akun-akun media sosial. Dalam situasi ini, kerja ideologi tidak lagi hadir dalam bentuk propaganda kasar, melainkan melalui konten yang terlihat santai, menghibur, dan dekat dengan keseharian publik.
Klarifikasi Homeless Media sebagai Bentuk Perlawanan
Dalam konteks inilah bantahan dan klarifikasi dari sejumlah homeless media menjadi penting. Respons mereka menunjukkan adanya kesadaran untuk menjaga independensi dan posisi kritis di tengah upaya negara merangkul ekosistem digital. Perspektif Anthony Giddens (1984) membantu membaca fenomena ini melalui konsep agensi-struktur. Bagi Giddens, individu maupun kelompok bukanlah aktor pasif yang sepenuhnya dikendalikan struktur. Mereka memiliki kapasitas reflektif untuk bertindak, menegosiasikan posisi, bahkan melawan dominasi struktur.
Klarifikasi yang dilakukan sejumlah media digital menunjukkan praktik agensi tersebut. Mereka tidak sepenuhnya menerima klaim kemitraan yang dibangun pemerintah. Sebaliknya, mereka berusaha menjaga identitas dan otonomi medianya di hadapan kekuasaan negara. Dalam teori strukturasi Giddens, struktur memang membatasi tindakan, tetapi sekaligus memungkinkan munculnya resistensi. Relasi negara dan media digital akhirnya menjadi arena pertarungan yang dinamis, bukan hubungan dominasi satu arah.
Membangun Relasi yang Sehat antara Negara dan Media Digital
Namun demikian, polemik ini tetap menjadi alarm penting bagi demokrasi digital Indonesia. Ketika negara terlalu jauh masuk ke ruang kreatif media sosial, ada risiko terjadinya homogenisasi narasi publik. Ruang digital yang semestinya menjadi arena kritik dan keberagaman pendapat dapat berubah menjadi ruang reproduksi kepentingan kekuasaan. Situasi ini semakin problematis karena banyak audiens media sosial tidak memiliki kesadaran literasi yang cukup untuk membedakan antara konten independen dan konten yang telah terkooptasi.
Karena itu, relasi antara pemerintah dan media digital harus dibangun secara transparan dan etis. Negara memang memiliki hak untuk menyampaikan program dan kebijakan kepada masyarakat, tetapi hal tersebut tidak boleh dilakukan dengan mengaburkan independensi media. Pemerintah perlu memastikan bahwa kerja sama komunikasi bersifat terbuka, profesional, dan tidak menempatkan media digital sebagai alat legitimasi kekuasaan semata.
Di sisi lain, media digital juga perlu memperkuat etika dan integritasnya. Popularitas dan kedekatan dengan audiens merupakan modal sosial yang besar. Jika modal tersebut dipertukarkan dengan kedekatan politik yang berlebihan, maka kepercayaan publik akan perlahan runtuh. Homeless media harus tetap menjaga posisi kritisnya sebagai ruang alternatif yang mampu menyuarakan kepentingan publik, bukan sekadar menjadi corong kekuasaan.
Menjaga Ruang Digital Tetap Kritis
Pada akhirnya, polemik Bakom dan homeless media memperlihatkan bahwa perebutan pengaruh di era digital bukan lagi berlangsung di ruang redaksi konvensional, melainkan di ruang algoritma media sosial. Negara berusaha memperluas aparatus ideologinya, sementara media digital berupaya mempertahankan agensinya. Di tengah tarik-menarik tersebut, publik membutuhkan ruang digital yang sehat, transparan, dan independen agar demokrasi tidak berubah menjadi sekadar pertunjukan narasi yang dikendalikan kekuasaan.
