Awal bulan Juli, Menteri keuangan menyatakan bahwa pertumbuhan ekonomi meningkat dan cukup baik. Kebutuhan pangan nasional cukup untuk memenuhi kebutahan masyarakat. Energi juga cukup. Hampir semuanya dikatakan cukup. Meskipun pertumbuhan naik karena belanja pemerintah bukan dinamisnya dunia industri. Semua katanya cukup.
Indonesia sedang menuju tahun dua ribu empat puluh lima untuk mencapai usia seratus tahun. Usia sertaus tahun diberi istilah Indonesia Emas. Istilah ini kerapkali dipuji sebagai masa dimana Indonesia adalah negeri yang “sedang tumbuh.” Grafik ekonomi bergerak naik, pembangunan infrastruktur dipamerkan dalam layar-layar konferensi, dan istilah seperti transformasi digital, bonus demografi seolah menjadi mantra yang sakti untuk menjelaskan tentang pembangunan yang sedang giat-giatnya dilakukan oleh pemerintah.
Namun, optimisme yang sedemikian rupa dipoles tidak bisa menyembunyikan kenyataan yang lebih muram. Bangsa ini sedang mengalami krisis di berbagai sektor kehidupan. Saat ini rakyat seperti hidup di negeri yang kaya sumber daya, tetapi kesulitan memenuhi kebutuhan sehari-hari. Bahkan, belakangan ini harga bahan bakar minyak semakin mahal. Tanahnya subur, lautnya luas, mineralnya melimpah, tetapi harga kebutuhan pokok tetap mahal.
Secara statistik, ekonomi Indonesia memang terlihat stabil. Apalagi saat ini mempunyai Menteri keuangan yang rajin memberikan informasi terkini tentang keadaan ekonomi nasional, pertumbuhan ekonomi maupun ruang fiskal yang katanya masih dianggap memadai di saat kondisi ekonomi global tertekan.
Pertumbuhan produk domestik bruto dipertahankan di angka yang cukup membanggakan untuk ukuran negara berkembang. Pemerintah dengan percaya diri menyebut pembangunan infrastruktur sebagai bukti kemajuan nasional. Apalagi program unggulan mulai dari makan gratis, koperasi, dan sekolah rakyat yang awalnya adalah untuk “menopang” program pendidikan nasional melalui pola pendidikan non formal, kini telah bergerak menjadi seolah-olah sekolah formal. Beragam program ini terlihat mapan di depan, namun banyak menyimpan persoalan. Ibarat sebuah pertunjukan di panggung, lampunya terang, tetapi tetap gelap di belakang layar.
Ketimpangan sosial tetap menjadi penyakit kronis yang diwariskan dari satu rezim ke rezim berikutnya. Kekayaan berputar pada lingkar elite yang itu-itu saja, sementara masyarakat kecil dipaksa percaya bahwa kerja keras akan membawa mereka menuju mobilitas sosial. Padahal realitas menunjukkan bahwa banyak orang bekerja lebih keras dari generasi sebelumnya, tetapi memperoleh kualitas hidup yang justru lebih rapuh. Harga rumah melambung jauh dari kemampuan pendapatan rata-rata dan biaya pendidikan semakin mahal.
Yang lebih lucu lagi, masyarakat Indonesia perlahan diajarkan untuk terus bersyukur atas kekurangan yang dialami karena ketidakmampuan pemerintah mengelola sumberdaya yang dimiliki oleh bangsa ini. Ketika lapangan pekerjaan sempit, rakyat diminta kreatif. Ketika harga pangan naik, masyarakat diminta berhemat. Ketika pendidikan sulit diakses, masyarakat diminta untuk iuran membiayai sekolah yang slogannya sekolah gratis. Seolah-olah problem struktural dapat diselesaikan hanya dengan motivasi personal. Narasi semacam ini menciptakan ilusi bahwa kegagalan adalah kesalahan individu, bukan akibat sistem yang salah dibuat oleh para pejabat publik.
Kini, media sosial telah menjadi panggung baru tempat semua orang bicara, tetapi sedikit yang benar-benar mendengar. Indonesia mengalami ledakan konektivitas digital, namun kehilangan makna dalam percakapan publik. Budaya populer kini lebih menghargai apa yang telah viral dibandingkan dengan substansi.
Seorang peneliti atau pengusaha (wirausaha) yang bekerja bertahun-tahun tanpa dikenal publik, kalah dengan konten sensasi berdurasi tiga puluh detik yang mampu menghasilkan pengaruh sosial yang jauh lebih besar. Kebenaran telah kehilangan otoritas moralnya karena ruang digital yang viral lebih menentukan. Dalam masyarakat seperti ini, pengetahuan sering kalah oleh kebisingan, sebagaimana telah disampaikan oleh Tom Nichols melalui bukunya yang terkenal Matinya Kepakaran (The death of Expertise).
Ironinya, bangsa ini tetap sangat pandai menciptakan optimisme. Kita membangun narasi kemajuan dengan begitu tekun, bahkan ketika kenyataan sosial menunjukkan banyak orang hidup dalam kecemasan permanen. Indonesia seperti rumah besar yang dinding depannya dicat mewah untuk menyambut tamu, sementara bagian dalamnya dipenuhi atap bocor yang tak pernah diperbaiki.
Namun justru di tengah segala kekurangan itu, masyarakat Indonesia menunjukkan daya tahan yang luar biasa. Orang-orang kecil tetap saling membantu, komunitas akar rumput terus bergerak, dan solidaritas sosial belum sepenuhnya mati. Di warung kopi, gang sempit, hingga forum daring, selalu ada percakapan tentang harapan meskipun keadaan berkali-kali mengecewakan.
Mungkin di situlah makna adequasy yang paling jujur bagi Indonesia hari ini: bukan kecukupan yang benar-benar tercapai, melainkan kemampuan rakyat untuk terus bertahan di tengah sistem yang tidak pernah benar-benar cukup bagi mereka. Sebab di negeri ini, kekurangan telah berubah menjadi kenormalan, dan jika ada yang mampu bertahan hidup sering dianggap sebagai prestasi yang patut dirayakan bahkan diviralkan oleh media mainstream maupun new media forum, istilah baru bagi konten kreator dan pegiat media sosial yang diciptakan secara khusus dan mendadak oleh M. Qodari, Kepala Badan Komunikasi Pemerintah.
Kata adequacy, yang seharusnya merujuk pada keadaan cukup, normal, dan memadai di Indonesia justru berubah menjadi cukup namun tetap kurang. Pemerintah memaksa cukup meskipun tahu itu adalah kurang dan masyarakat terpaksa “merasa” cukup karena memang tidak ada pilihan lain. Sebab yang tampak hari ini bukanlah masyarakat yang hidup dalam kecukupan, melainkan masyarakat yang terus bertahan di tengah kekurangan yang dilembagakan.
